GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau yang biasa Kita sebut GMNI lahir dari hasil proses peleburan 3 (tiga) organisasi kemahasiswaan yang memiliki kesamaan azas yakni “Marhaenisme” ajaran Bung Karno. Ketiga organisasi tersebut adalah:
– Gerakan Mahasiswa Marhaenis (GMM), berpusat di Jogjakarta
– Gerakan Mahasiswa Merdeka, berpusat di Surabaya
– Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia (GMDI), berpusat di Jakarta
Gagasan untuk proses peleburan ketiga organisasi mahasiswa tersebut mulai muncul, ketika pada awal bulan September 1953, Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia (GMDI) melakukan pergantian pengurus, yakni dari Dewan Pengurus lama yang dipimpin Drs. Sjarief kepada Dewan Pengurus baru yang diketuai oleh S.M. Hadiprabowo. Dalam rapat pengurus GMDI yang diselenggarakan di Gedung Proklamasi, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tercetus keinginan untuk melakukan fusi terhadap ketiga organisasi yang se-azas itu dalam satu wadah. Keinginan ini kemudian disampaikan kepada pimpinan kedua organisasi yang lain, dan ternyata mendapat respon positif. Sebagai tindak lanjut, maka dilakukanlah beberapa pertemuan antara ketiga pimpinan organisasi mahasiswa tersebut, hingga tercapailah kesepakatan pada pertemuan berikut yang dilakukan di rumah dinas Walikota Jakarta Raya (Bapak. Soediro), di Jalan Taman Suropati, akhirnya dicapai beberapa kesepakatan antara lain: ketiga organisasi setuju untuk melakukan fusi wadah (organisasi) bersama hasil peleburan tiga organisasi, berazaskan Marhaenisme Ajaran Bung Karno sepakat untuk mengadakan Kongres pertama GMNI di Surabaya.
Para pimpinan tiga organisasi yang hadir dalam pertemuan ini antara lain:
Gerakan Mahasiswa Merdeka : Slamet Djajawidjaja, Slamet Rahardjo, dan Heruman.
Gerakan Mahasiswa Marhaenis : Wahyu Widodo, Subagio Masrukin, dan Sri Sumantri Marto Suwignyo.
Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia : S.M. Hadiprabowo, Djawadi Hadipradoko, dan Sulomo.
KONGRES I
Dengan dukungan dari Bung Karno pada tanggal 23 Maret 1954 dilangsungkan Kongres I GMNI di Surabaya. Momentum inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi (Dies Natalis) GMNI. Hasil daripada Kongres I adalah pengesahan nama GMNI sebagai hasil fusi ketiga organisasi. Penetapan pimpinan nasional GMNI dengan M. Hadiprabowo sebagai Ketua Umum.
KONGRES II
Dilaksanakan di Bandung pada tahun 1956 dengan hasil sebagai berikut:
Konsolidasi internal organisasi, meningkatkan kualitas GMNI dengan mendirikan cabang-cabang baru di seluruh wilayah NKRI sebagai Ketua Umum DPP GMNI tetap M. Hadiprabowo.
KONGRES III
Dilaksanakan di Malang pada tahun 1959 dengan hasil sebagai berikut:
Evaluasi pesatnya perkembangan cabang-cabang GMNI di Jawa, Sumatra, dan wilayah-wilayah lain. Pengembangan cabang-cabang baru GMNI di seluruh Kabupaten / Kota yang ada perguruan tingginya. Perubahan manajemen organisasi dari bentuk DPP menjadi Presidium. Ketua Presidium adalah M. Hadiprabowo. Konferensi Besar GMNI di Kaliurang tahun 1959 Bung Karno memberikan pidato sambutan dengan judul “Hilangkan Sterilitiet dalam Gerakan Mahasiswa !”. Diteguhkannya kembali Marhaenisme sebagai asas perjuangan organisasi.
KONGRES IV
Digelar tahun 1962 di Jogjakarta, dengan hasilnya:
Peneguhan eksistensi organisasi dalam realitas sosial politik dan masalah kemasyarakatan.
Kepengurusan Presidium antara lain: Bambang Kusnohadi (ketua), Karjono (sekjen), John Lumingkewas, Waluyo, Sutamto Digjosupato, Lusian Pahala Hutagaul, dll. Konferensi Besar di Jakarta 1963 Bung Karno memberikan amanat yang pada intinya meminta GMNI untuk lebih menegaskan ideologi Marhaenismenya.
Kongres V direncanakan berlangsung di Jakarta, tetapi batal akibat adanya GESTOK (Gerakan Satu Oktober) atau yang biasa dikenal dengan istilah G30SPKI (Gerakan 30 September Paratai Komunis Indonesia). Untuk itu konsolidasi organisasi dipindahkan ke Pontianak melalui forum Konferensi Besar, dengan hasil menetapkan kerangka program perjuangan dan program aksi bagi pengabdian masyarakat.
KONGRES V
Berlangsung tahun 1969 di Salatiga. Terjadi perdebatan sengit di dalam Kongres akibat infiltrasi dari rezim penguasa Orde Baru. Hasilnya: mengesahkan kepemimpinan nasional GMNI berupa DPP dengan Ketua Umum Soeryadi dan Sekjen Budi Hardjono.
KONGRES VI
Dilaksanakan tahun 1976 di Ragunan Jakarta dengan tema pengukuhan kembali independensi GMNI serta persatuan dan kesatuan dan sekaligus konsolidasi organisasi. Hasil Kongres ini adalah :
– Penyatuan faksi-faksi yang ada di GMNI
– Rekonsiliasi dengan powersharing untuk mengisi struktur kepemimpinan nasional
– Pernyataan independensi GMNI
Pimpinan nasional berbentuk Presidium dengan kepengurusan sebagai berikut: Sudaryanto, Daryatmo Mardiyanto, Karyanto, Wisnu Subroto, Hadi Siswanto, Rashandi Rasjad, Teuku Jamli, Viktor S Alagan, Alwi F. AS, Emmah Mukaromah, Agung Kapakisar, Sunardi GM, Semedi.
KONGRES VII
Dilaksanakan di Medan tahun 1979, hasilnya adalah:
– Konsolidasi organisasi dan konsolidasi ideologi secara optimal
– Marhaenisme sebagai asas organisasi tidak boleh diubah
– Penegasan independensi GMNI
– Pengurus Presidium : Sutoro SB (Sekjen), Daryatmo Mardiyanto, Lukman Hakim, Sudaryanto, Kristiya Kartika, Karyanto Wirosuhardjo.
KONGRES VIII
Berlangsung tahun 1983 di Lembang, Bandung dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Kepengurusan Presidium hasil Kongres ini adalah: Amir Sutoko (Sekjen), Suparlan, Sudiman Kadir, Suhendar, Sirmadji Tjondropragola, Hari Fadillah, Rafael Lami Heruhariyoso, Bismarck Panjaitan, Antonius Wantoro.
KONGRES IX
Berlangsung di Samarinda tahun 1986. Kepengurusan Presidium hasil Kongres ini adalah:
Kristiya Kartika (Ketua), Hairul Malik (Sekjen), Sudirman Kadir, Sunggul Sirait, Agus Edi Santoso, I Nyoman Wibano, Suparlan, Adin Rukandi, Gerson Manurib.
KONGRES X
Berlangsung di Salatiga tahun 1989. Kepengurusan Presidium hasil Kongres ini adalah:
Kristiya Kartika (Ketua), Heri Wardono (Sekjen), Agus Edi Santoso, Hendro S. Yahman, Sunggul Sirait, Ananta Wahana, Jhon A. Purba, Silvester Mbete, Hendrik Sepang.
KONGRES XI
Dilaksanakan tahun 1992 di Malang, hasilnya adalah sebagai berikut:
Adanya format baru hubungan antara kader GMNI yang tidak boleh lagi bersifat formal institusional, tetapi diganti jadi bentuk hubungan personal fungsional.
Kepengurusan Presidium adalah: Heri Wardono (Ketua), Samsul Hadi (Sekjen), Idham Samudra Bei, Teki Priyanto, Yayat T. Sumitra, Rosani Projo, Yori Rawung, Herdiyanto, Firmansyah.
KONGRES XII
Diadakan di Denpasar tahun 1996. Hasilnya adalah:
Perubahan pembukaan Anggaran Dasar dengan memasukkan klausul “Sosialis Religius”,“Nasionalis Religius”, dan “Progresive Revolusioner”. Menolak calon tunggal presiden RI, penghapusan program penataran P4, reformasi politik ekonomi RI.
Kepengurusan Presidium terdiri dari: Ayi Vivananda (Ketua), A. Baskara (Sekjen), Agus Sudjiatmiko, Abidin Fikri, Arif Wibowo, IGN Alit Kelakan, Deddy Hermawan, Sahala PL Tobing, Rudita Hartono, Hiranimus Abi, Yudi Ardiwilaga, Viktus Murin.
KONGRES XIII
Terjadi perpecahan dalam Kongres XIII. Sebagian ada yang menyelenggarakan Kongres di Kupang pada Oktober 1999. Sebagian lagi menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Semarang tahun 2001.
Presidium hasil Kongres Kupang adalah: Bambang Romada (Ketua), Viktus Murin (Sekjen), Arif Fadilla, Aleidon Nainggolan, Haryanto Kiswo, Klementinus R. Sakri, Kristantyo Wisnu Broto, Robby R F Repi, R.S. Hayadi, Renne Kembuan, Wahyuni Refi, Yusuf Blegur, Yori Yapani.
Sementara itu Presidium hasil Kongres Luar Biasa di Semarang pada Februari 2001 adalah sebagai berikut: Sony T. Danaparamita (Sekjen), Hatmadi, Sidik Dwi Nugroho, Sholi Saputra, Endras Puji Yuwono, Purwanto, Susilo Eko Prayitno, Tonisong Ginting, Donny Tri Istiqomah, Andre WP, Abdullah Sani, Bambang Nugroho, I Gede Budiatmika.
KONGRES XIV
Kepengurusan hasil Kongres Kupang meneruskan Kongres XIV di Manado dengan hasil kepengurusan Presidium sebagai berikut: Wahyuni Refi (Ketua), Donny Lumingas (Sekjen), Achmad Suhawi, Marchelino Paliama, Ade Reza Hariyadi, Hendrikus Ch Ata Palla, Yos Dapa Bili, Hendri Alma Wijaya, Moch. Yasir Sani, Haryanto Kiswo, Jan Prince Permata, Eddy Mujahidin, Ragil Khresnawati, Heard Runtuwene, Nyoman Ray.
Sementara itu kepengurusan hasil KLB Semarang meneruskan Kongres XIV di Medan, dengan hasil kepengurusan sebagai berikut: Sonny T. Danaparamita (Sekjen), Andri, Dwi Putro Ariswibowo, Erwin Endaryanta, Fitroh Nurwijoyo Legowo, Mangasih Tua Purba, Monang Tambunan, Alvian Yusuf Feoh, Abdul Hafid.
KONGRES XV (KONGRES PERSATUAN)
Dilaksanakan pada tahun 2006 di Pangkal Pinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan penyatuan dualisme kepengurusan yang ada di GMNI, hasilnya adalah sebagai berikut:
– Penetapan AD/ART baru GMNI
– Penetapan silabus kaderisasi dan GBPP GMNI
– Hasil kepengurusan Presidium periode 2006-2008 adalah Deddy Rachmadi (Ketua), Rendra Falentino Simbolon (Sekretaris Jenderal). Komite-Komite : Dihot Simarmata, Eko Sigit, Inyoman Sukataya, Sapto, Hermanus Tadon, Iwan Moniaga, Bobby Tobing, Ekber L. Watubun, Sri Utami, Syarizal Yusri, Kalamudin, Hari Nazarudin, Imam Yahya, Deysi Marisit, Taufik Ramadhan, Hairul Mumin, Refli Prima.
KONGRES XVI
Berlangsung di Wisma Kinasih Bogor pada Desember 2008, hasilnya adalah:
Penyempurnaan AD/ART dan GBPP GMNI, Bentuk pimpinan nasional adalah Presidium dengan Ketua Rendra Falentino Simbolon dan Sekretaris Jenderal Cokro Wibowo Sumarsono, Penegasan sikap politik sebagai berikut:
– Pernyataan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli
– Mendesak segera dilaksanakannya Reforma Agraria
– Menolak hutang luar negeri dalam bentuk apapun
– Cabut UU Badan Hukum Pendidikan, UU Pornografi dan Pornoaksi serta UU Penanaman Modal
– Nasionalisasi sepenuhnya aset-aset yang menyangkut hajat hidup orang banyak sesuai dengan amanat UUD 1945.
Kepengurusan Presidium periode 2008-2011 : Rendra Falentino Simbolon (Ketua), Cokro Wibowo Sumarsono (Sekretaris jenderal). Komite-Komite : Ekber L. Watubun (Komite Organisasi), Tengku Rully Fachrialsyah (Komite Politik), Robby Sirait (Komite Litbang), Rizky Alfarisi Siregar (Komite Kaderisasi), Bambang Wijaksono (Komite hubungan Luar), Husnul Hidayat (Komite Agitasi dan propaganda), Muhamad (Komite Advokasi), Heny Lestari (Komite Sarinah), Taufik Ramadhan (Komite Pengorganisasian lintas Sektoral), Musriat Hidayat (Komite Pengorganisasian Sumberdaya Pendukung Gerakan), Sugeng Tri Handoko (Komite Pengorganisasian Pelajar dan Mahasiswa).
KONGRES XVII
Kongres XVII dilaksanakan pada tanggal 21 – 28 Maret 2011 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kongres tersebut dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Andy Malaranggeng dan dihadiri oleh PPPA GMNI dan beberapa tokoh nasional untuk memberikan sambutan dan ceramah bagi peserta Kongres XVII, diantaranya : Dr. Soekarwo (Gubernur Jatim), Drs. Awang Farouk (Gubernur Kaltim), Drs Achmad Basarah (DPR RI), Walikota Balikpapan, Staf Kementrian Pertahanan RI, Prabowo Subianto, Surya Paloh dll.
Proses dialektika dan dinamika dalam forum Kongres XVII sangatlah demokratis, sehingga menegaskan kepada kepemimpinan Presidium berikut untuk melakukan pembenahan terhadap sistem keorganisasian, diantaranya penyeragaman sistem administrasi organisasi secara
struktural, penyempurnaan silabus kaderisasi dan pembentukan cabang-cabang baru secara nasional.
Kepengurusan Presidium hasil Kongres XVII adalah sebagai berikut : Twedy Noviady Ginting (Ketua/Sumedang), Syaiful Anam (Sekjend/Pamekasan), Wilhelmus W Hadir (Ende), Markus L Wantania (Manado), Heri Bernad (Purwokerto), Elvis Z Watubun (Ambon), Edy Wijaya (Medan), Hariyadi (Bogor), Iman Munandar (Pekanbaru), Fereddy (Balikpapan), Faradian Ardiani (Malang Raya), Aren Frima (Lubuk Linggau), dan Asef Saefullah (Cirebon).
KONGRES XVIII
Kongres XVIII dilaksanakan pada tanggal 1 – 6 Juni 2013 di kota Blitar Provinsi Jawa Timur. Kongres XVIII dibuka oleh Gubernur Jawa Timur yang juga Ketua Umum PP PA GMNI, Dr. H. Soekarwo, SH, M.Hum.
Kongres XVIII merupakan kongres yang penyelengaraannya sangat berbeda dengan kongres-kongres sebelumnya. Dalam kongres ini, seluruh elemen masyarakat Blitar dilibatkan mulai dari akomodasi hingga keamanan untuk memastikan keseluruhan rangkaian acara dapat
berjalan sesuai rencana. Para peserta kongres menginap di rumah warga, sementara itu kegiatan kongres berlangsung di area Istana Gebang Kota Blitar. Oleh karenanya, Kongres XVIII GMNI di
Blitar disebut sebagai Kongres Kerakyatan.
Kongres XVIII berlangsung demokratis dan dinamis yang menghasilkan beberapa keputusan strategis baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kongres mengamanatkan kepada kepemimpinan Presidium berikut untuk melanjutkan pembenahan terhadap sistem keorganisasian, penetapan silabus kaderisasi, penetapan Garis-Garis Besar Pokok Perjuangan GMNI, pembentukan cabang-cabang baru, dan penetapan sikap politik GMNI.
Blitar, Bumi Bung Karno mengilhami lahirnya kepemimpinan Presidium hasil Kongres XVIII sebagai berikut : Twedy Noviady Ginting (Ketua/Sumedang), Bintar L. Pradipta
(Sekjend/Jogjakarta), Christine Th.C Walangarei (Manado), Raden Karno Balubun (Manokwari), Wilhelmus W Hadir (Ende), Elvis Z Watubun (Ambon), Rofingatun Khasanah (Purwokerto), Eviyanti Kumala Dewi Batubara (Batam), Manik Suryandaru (Semarang), Ibnu Abdillah (Cirebon), Eva Manurung (Siantar), Yusrianto (Tangerang), Dedy Tri Rahmad (Denpasar), M. Farid (Bekasi), Galih Andreanto (Sumedang). Badan-Badan : Pius Agustinus Bria (Kupang), Rolando Parulian Tamba (Purwokerto).
Seiring perjalanan waktu, dalam rangka mensinergikan kerja-kerja organisasi, terjadi perubahan komposisi kepengurusan Presidium menjadi sebagai berikut: Twedy Noviady Ginting (Ketua/Sumedang), Bintar L. Pradipta (Sekjend/Jogjakarta), Christine Th.C Walangarei (Manado), Raden Karno Balubun (Manokwari), Wilhelmus W Hadir (Ende), Elvis Z Watubun (Ambon), Rofingatun Khasanah (Purwokerto), Eviyanti Kumala Dewi Batubara (Batam), Ibnu Abdillah (Cirebon), Yusrianto (Tangerang), Dedy Tri Rahmad (Denpasar), Pius Agustinus Bria (Kupang), Muhammad Derajad (Pasuruan), Hari Suhud (Garut), Amilan Hatta (Sumbawa). Badan-Badan : Pius Agustinus Bria (Kupang/rangkap), Rolando Parulian Tamba (Purwokerto), Muhammad Derajad (Pasuruan/rangkap).
KONGRES XIX
Kongres XIX yang diselenggarakan di Maumere, Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur , 5 -10 September Tahun 2015 dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo. Hadir Ketua DPP PA GMNI, Drs Ahmad Basarah,MH bersama pengurus DPP
PA GMNI lainnya, yakni Dr.Andreas Hugo Pareira, MA, Eva K Sundari, Wahyuni Refi, Ugik Kurniadi. Turut dihadiri Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang juga alumni GMNI dan Gubernur NTT, Drs Frans Lebu Raya (Alumni GMNI).
Ditengah hiruk pikuk dinamika organisasi, Kongres yang mengusung tema “Mewujudkan Kedaulatan Maritim Indonesia Melalui Trisakti Bung Karno” berjalan secara demokratis dengan semangat kekeluargaan selaku kaum Nasionalis. Sehingga, selain merumuskan strategi pengembangan organisasi dan kaderisasi selama satu periode kepengurusan Forum Kongres XIX mampu mengukir sejarah baru dalam setiap dinamika pergantian kepemimpinan di tingkat Presidium GMNI. Buktinya, forum Kongres secara aklamasi melahirkan kepemimpinan Presidium GMNI sebagai berikut :
Ketua Chrisman Damanik (Purwokerto), Komite Kaderisasi dan Ideologi Ahmad Tabroni(Sumedang), Komite Organisasi Remon Amtu (Ambon), Komite Politik dan Keamanan Fariz Rifqi Ihsan(Surabaya), Komite Reforma Agraria Desta Ardiyanto (Bogor),Komite Agitasi dan Propaganda Makruf(Pamekasan), Komite Lintas Sektoral dan Hubungan Antar Lembaga Jayadi(Sumbawa), Komite Kemaritiman Sitori Mendrofa (Gunung Sitoli Nias), Komite Pergerakan Sarinah Wasanti(Balikpapan), Komite Hukum, HAM dan Perundang-undangan Efniadyansah(Palembang), Komite Pendidikan dan Kebudayaan Widia Fattah Almis (Pekan Baru),Komite Ekonomi, Koperasi dan Kewirausahaan Mochammad Enday Hidayat (Lebak), Komite Pelajar, Mahasiswa dan Pemuda Herimanto Chiko(Sikka), Komite Sosial dan Bencana Alam Ahmad Maskuri(Bengkulu), Komite Hubungan luar Negeri Ariel Sharon(Bojonegoro), Sekretaris JenderalPius A Bria, S.E(Kupang), Bendahara Christin Walangarei (Manado). Badan Kaderisasi Nasional Andy junianto(Medan),Badan Hukum dan Advokasi Gerakan Ojak LBHA TI (Purwokerto), Badan Informasi,riset dan teknologi Refiansah(Jakarta Pusat), Badan Penelitian dan Pengembangan Nasional Dwi Agus Setiawan (Tegal).
KONGRES XX
Kongres XX yang diselenggarakan di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, 15 – 21 November Tahun 2017 dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo. Hadir Ketua DPP PA GMNI, Dr. Ahmad Basarah, MH bersama pengurus DPP PA GMNI lainnya, Turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Pramono Anum, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Alumni GMNI), dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokanbey.
Ditengah dinamika organisasi, Kongres yang mengusung tema “Meneguhkan Masa Depan Indonesia, Berdasarkan Pancasila di Era Asia Pasifik” berjalan secara demokratis dengan semangat kekeluargaan selaku kaum Nasionalis. Sehingga, selain merumuskan strategi pengembangan organisasi dan kaderisasi selama satu periode kepengurusan Forum Kongres XX mampu mengukir sejarah baru dalam setiap dinamika pergantian kepemimpinan di tingkat Presidium GMNI. Buktinya, forum Kongres secara aklamasi melahirkan kepemimpinan dengan bentuk Dewan Pimpinan Pusat GMNI dengan Ketua Umum Robaytullah Kusuma Jaya (Malang Raya) dan Sekretaris Jenderal Clance Teddy (Manado) serta di bantu oleh kepengurusan DPP GMNI sebagai berikut : Wakil Sekretaris Jenderal Internal : Fatan Fahriady Oscha (Banjarmasin), Wakil Sekretaris Jenderal Eksternal : Asra Arisah Pitra (Aceh Tengah), Bendahara : Ismah Winartono (Kuningan) Ketua – Ketua Bidang DPP GMNI :
1. Organisasi : Imanuel Cahyadi Karo Karo (Sumedang), 2. Politik dan Keamanan : Andi Junianto Barus (Medan), 3. Kaderisasi & Ideologi : Arjuna Putra Aldino (Yogyakarta), 4. Hukum, HAM & Per-UU-an : Ari Arnando (Purwokerto), 5. Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan : Leonardus Lian Liwun (Kupang), 6. Energi, SDA & Lingkungan Hidup : Taufik Hidayat (Tanggerang Kota), 7. Hubungan Antar Lembaga : Marthinus kerlely (Ambon), 8. Hubungan Internasional : Made Bryan Pasek Mahararta (Banyuwangi), 9. Pariwisata dan Kebudayaan : Yoel Ulimpa (Sorong), 10. Informasi dan Komunikasi : Qomarudin (Bangkalan), 11. Kesehatan, Sosial & BA : Yohana Maris Budianti (Jakarta Timur), 12. Reforma Agraria & Tata Ruang : Mukhammad Haykal Shokat Ali (Jember), 13. Kelautan & Perikanan : Alimun Nasrun (Ternate), 14. Mahasiswa & Pelajar : Dede Saipuloh Nugraha (Garut), 15. Buruh, Tani, Nelayan & TK : Sugeng Hariono (Lamongan), 16.
Pembangunan Desa & PDT : Charles Munte (Tanah Karo), 17. Pergerakan Sarinah & P. Anak : Dia Puspitasari (Surabaya), 18. Pendidikan & Ristek : Putra Muhammad Azmi (Karawang), 19. Perindustrian dan perdagangan : Asuan Toni (Bengkulu), 20. Pembangunan Daerah Kepulauan dan Perbatasan : Ricardo Loi (Nias Selatan)
PENGERTIAN DAN MAKNA DASAR GMNI
Pengertian Dasar GMNI
GMNI lahir dengan identitasnya yang hakiki sebagai Organisasi Kader dan Organisasi Perjuangan yang berlandaskan “Marhaenisme” ajaran Soekarno. Karena itu, dalam aktivitasnya terdapat prinsip-prinsip perjuangan yang harus tetap melekat dalam tubuh GMNI dan menjadi dasar perjuangan GMNI, yakni :
– GMNI berjuang untuk rakyat,
– GMNI berjuang bersama-sama rakyat.
MAKNA GMNI
Makna “Gerakan” Dalam nama GMNI : GMNI adalah organisasi Gerakan, yang dilakukan oleh sekelompok manusia dengan status “Mahasiswa”, oleh karena itu GMNI disebut juga sebagai “Student Movement”. Gerakan yang dimaksud adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan secara terencana dengan tujuan melakukan pembenahan/pembaharuan yang meliputi semua aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya, untuk mencapai tujuan perjuangan.
Makna “Mahasiswa” Dalam GMNI : GMNI sebagai organisasi mahasiswa sehingga yang dapat menjadi anggota GMNI adalah mereka yang berstatus mahasiswa. Namun demikian, bahwa mahasiswa yang menjadi anggota GMNI adalah mereka yang menyetujui tujuan dan cara perjuangan GMNI.
Makna “Nasional Dalam GMNI : GMNI adalah organisasi yang berlingkup nasional. Artinya, bukan organisasi kedaerahan, keagamaan, kesukuan, atau golongan yang bersifat terbatas dan sempit. Makna nasional juga mengandung pengertian bahwa perjuangan GMNI bersifat Kebangsaan/Nasionalisme
Makna “Indonesia” Dalam GMNI : GMNI adalah organisasi yang berkedudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan oleh karenanya, GMNI bertugas dan bertanggung jawab serta mengutamakan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh elemen pembentuknya terutama kaum Marhaen. “Indonesia” dalam GMNI juga bermakna sebagai simbol identitas GMNI yang berangkat dari proses kebangsaan Indonesia.
Makna “Huruf” pada Penulisan GMNI
Huruf “G” dan “I” pada GMNI dengan huruf besar, bahwa aspek Gerakan Indonesia menjadi bagian yang ditonjolkan oleh GMNI.
Huruf “m” dan “n” pada GMNI dengan huruf kecil, dalam posisi sejajar sama tinggi dengan huruf lainnya adalah identitas/sifat GMNI sebagai organisasi mahasiswa yang berfaham kebangsaan (Sosio Nasionalisme), seperti yang diajarkan oleh Bung Karno. Catatan : dalam hal surat menyurat singkatan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ditulis dalam huruf kapital, yakni GMNI.
FUNGSI GMNI
GMNI sebagai Organisasi Perjuangan : Sebagai organisasi perjuangan, maka dalam setiap anggota GMNI melekat jiwa, roh dan semangat sebagai pejuang. GMNI mengutamakan perjuangan yang terorganisir, dan sebagai mahasiswa Marhaenis yang progresif dan revolusioner, GMNI berjuang secara non kooperatif dengan memakai metode machtsvorming dan machtsaweding.
GMNI sebagai Organisasi Kader : Sebagai organisasi kader, GMNI sekaligus sebagai organisasi massa, artinya GMNI merupakan wadah pembinaan kader bangsa dan bertugas untuk mempersiapkan kader yang berkualitas dan potensial untuk mengabdi pada bangsa dan negara. Namun kualitas tersebut berkorelasi secara positif dengan kuantitas kader.
TUJUAN GMNI
Tujuan Perjuangan GMNI : Sebagai organisasi perjuangan maka tujuan perjuangan GMNI adalah mewujudkan Indonesia yang berdaulat dibidang Politik, berdikari dibidang Ekonomi dan berkepribadian dalam Budaya. Dan hal itu bisa dicapai apabila Sosio Nasionalisme, Sosio Demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi Nation And Character Building.
SIFAT ORGANISASI GMNI
GMNI Bersifat Independen : GMNI adalah organisasi yang bersifat independen dan berwatak kerakyatan. Artinya, GMNI tidak berafiliasi pada kekuatan politik manapun, dan berdaulat penuh dengan prinsip percaya pada kekuatan diri sendiri. Independensi GMNI tidak berarti netral, sebab GMNI senantiasa proaktif dalam perjuangannya sesuai dengan asas dan doktrin perjuangan yang dimiliki. Namun demikian, GMNI tidak independen dari kaum marhaen dan kepentingan kaum marhaen
ASAS DAN DOKTRIN PERJUANGAN GMNI
Sebagai organisasi perjuangan dan organisasi kader, GMNI mempunyai asas dan doktrin Perjuangan yang menjadi landasanserta penuntun arah perjuangan GMNI. Adapun asas dan doktrin perjuangan GMNI adalah :
Pancasila 1 Juni 1945, yaitu :
1. Kebangsaan atau Nasionalisme
2. Kemanusiaan atau Internasionalisme
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa
Pembukaan UUD 1945
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan.”
“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”
“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. ”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penjelasan :
Pada pembukaan UUD 1945, beberapa hal yang perlu dipahami dan dimaknai seluruh anggota GMNI adalah :
– Bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa atas dasar kemanusiaan dan keadilan maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan.
– Bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang hakiki seperti yang dicita-citakan para founding father masih belum tercapai, sehingga revolusi belum selesai.
– Pemerintahan Negara Indonesia sebagai cara untuk mencapai cita cita perjuangan seperti tersarikan dalam preambule UUD’45 tersebut.
Marhaenisme, yaitu :
– Sosio Nasionalisme, yang berarti GMNI berfaham nasionalisme, tapi nasionalisme yang memiliki watak sosial, nasionalisme yang ditempatkan diatas nilai-nilai kemanusiaan.
– Sosio Demokrasi, bahwa GMNI menghendaki demokrasi yang memiliki watak sosial artinya demokrasi politik, tapi juga demokrasi ekonomi, bukan demokrasi cangkokan yang tidak sesuai dengan akar sejarah dan budaya masyarakat Indonesia. Tapi demokrasi yang menyelamatkan seluruh kaum marhaen.
– Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa GMNI meyakini akan existensi Tuhan, anggota GMNI adalah manusia yang theis.
PANCALOGI GMNI
Pancalogi GMNI, yang terdiri dari :
Ideologi : artinya perjuangan setiap anggota GMNI harus berlandaskan pada ideologi yang dianutnya, yakni Marhaenisme. Ideologi merupakan acuan dasar pokok dalam perumusan format dan pola operasional pergerakan.
Revolusi : artinya perjuangan setiap anggota GMNI harus berorentasi pada perubahan nilai-nilai kemasyarakatan dan susunan masyarakat secara revolusioner. Untuk mencapai tujuan perjuangan. Revolusi bukan berarti pertumpahan darah, dengan cara kekerasan tetapi jauh lebih subtansi, perubahan cara pandang, revolusi pikiran, perubahan secara mendasar.
Organisasi : artinya perjuangan GMNI adalah perjuangan yang terorganisir yang dilakukan secara sadar, sesuai dengan ideologi GMNI.
Studi : artinya sebagai organisasi mahasiswa maka titik berat perjuangan GMNI terletak pada aspek study dalam rangka meningkatkan bobot intelektualitas, Amanat Penderitaan Rakyat harus menjadi focus pelaksanaan study.
Integrasi : artinya perjuangan GMNI senantiasa tidak terlepas dari perjuangan rakyat semesta. Setiap anggota GMNI harus selalu mengambil posisi ditengah-tengah rakyat yang berjuang dan berjuang bersama-sama mereka.